Ketiga istilah di atas menjadi salah satu trending topic pasca debat capres putaran ke-2 beberapa waktu yang lalu. Kita semua tahu capres nomor urut 2 mengunggulkan ketiga program tersebut. Apakah program tersebut memang benar - benar baru ? Oke, say akan coba paparkan di sekilas artikel saya ini.
1. Tol Laut
Pertama kali mendengar istilah tol laut, yang pertama kali terlintas dalam benak saya adalah jalan tol yang menghubungkan antar pulau di indonesia yang melintasi lautan. Semacam jembatan Suramadu itu. Ok, itu pemikiran sederhana saya karena keterbatasan pengetahuan saya tentang hal tersebut. Dan ternyata menurut Laksamana Muda TNI ( Purn ) Ishak Latuconsina ( dalam pernyataannya di Republika ) penggunaan istilah Tol Laut oleh Jokowi adalah salah kaprah. Dan tidak ada istilah Tol di Laut.
Baca pernyataan beliau di sini .
Dan kemudian saya mencari referensi dari internet lain ,dan bertanya kepada atasan saya di kantor. Kebetulan saya juga sering sharing tentang politik dengan beliau. Mungkin maksud Jokowi adalah jalur kapal yang menghubungkan pulau satu dengan lainnya, dan untuk pelabuhan - pelabuhan di tempat yang strategis. Ternyata konsepnya sama dengan pemikiran sederhana saya di awal tadi.
Setelah tahu maksud dari tol laut itu, muncul lagi pertanyaan yang menggelitik.
"Bukannya selama ini itu sudah ada, kalau belum selama ini kapal2 besar lewat mana ?" hahaha. Saya sendiri tertawa dengan pertanyaan yang muncul dari dalam diri saya. Selama ini bukankah itu sudah dirintis oleh Pelni ?"
Teman - teman pasti sudah bisa menjawab.
2. KIP ( Kartu Indonesia Pintar )
KIP sendiri merupakan pengembangan dari program Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI yaitu KJP ( Kartu Jakarta Pintar ). Ketika debat capres kemarin, kartu ini menjadi senjata andalan untuk melawan jokowi. Ok sekarang kita tengok kondisi di lapangan atau tepatnya di DKI. Dimana dalam pelaksanaan di lapangan, program KJP sangat amburadul dan tidak karuan karena system yang tidak dipersiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program ini salah menyasar, dan sample yang tidak dapat dikonfirmasi serta permasalahan lainnya. Jadi sangatlah menggelikan ketika di sesi debat kemarin ketika ditanya oleh moderator mengenai cara menanggulangi kemiskinan Jokowi menjawab "Gampang, bangun systemnya", ditanya meningkatkan perekonomian Jokowi menjawab "Gampang, bangun systemnya". Seolah - olah beliau sudah berhasil membangun system untuk membenahi DKI. Dan sekali lagi terkesan menggampangkan dan menyederhanakan permasalahan kompleks dengan kata.
Baca artikelnya di sini.
Dan sekali lagi, bukankah program pendidikan wajib 12 tahun dan program pendidikan gratis sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak lama ? Meski dengan konsep yang berbeda namun subtansinya tetap sama. Hanya mengganti dalam bentuk sebuah kartu.
3. KIS ( Kartu Indonesia Sehat )
Sama halnya dengan KIP, KIS ini juga merupakan pengembangan dari KJS ( Kartu Jakarta Sehat ). Dan dalam debat kemarin pun kartu ini juga menjadi senjata untuk menghumbar "Seolah - olah" Jokowi sudah berhasil menjadikan DKI lebih baik. Meski kenyataan di lapangan sangatlah berbalik dengan apa yang ingin dicitrakan kepada masyarakat. Sekali lagi, tidak jauh berbeda dengan KJP, KJS in pun dalam pelaksanaannya sangat amburadul. Hanya dengan menunjukkan KTP DKI saja sudah dapat berobat di puskesmas dan rumah sakit yang melayani KJS. Dan akibatnya, karena membeludaknya masyarakat yang ke puskesmas atau pun RS ( Meski sebenarnya hanya sakit sepele dan tidak perlu ke rumah sakit ) Anggaran APBD terbebani hingga defisit. Belum lagi, pembayaran dengan system "Reimburst" dari RS atau puskesmas ke pemprov DKI, sedangkan dana tersebut tidak ada dalam anggaran APBD, karena APBD yang digunakan masih APBD yang dibuat ketika Foke menjabat sebagai gubernur DKI. Akibatnya, you know lah... =D
Setelah ke-amburadulan tersebut tidak dapat ditanggulangi jokowi, maka kementrian kesehatan turun tangan dengan membentuk sytstem INA-CBG yang merupakan cikal bakal dibentuknya BPJS sekarang ini ( Sebelumnya lebih dikenal JAMSOSTEK ).
Dan Jokowi memiliki program KIS, jika dengan sisyem jokowi yang amburadul mana mungkin bisa diterapkan. Kalau menggunakan system yang dicanangkan oleh kementrian kesehatan bukannya sama saja ? Hanya mengganti nama dari BPJS menjadi KIS. Tentunya dalam bentuk kartu ya.
Pada intinya, program2 Jokowi di atas adalah pengulangan belaka. Transporatasi Tol Laut yang sudah dirintis oleh Pelni, KIP yang tidak berbeda dengan program pendidikan gratis pemerintahan SBY, KIS yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah pula.
Demikian ulasan singkat dari saya, semoga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Dan jika paparan saya ada yang kurang tepat mohon koreksinya.
CMIIW ( Correct Me If I'm Wrong )
1. Tol Laut
Pertama kali mendengar istilah tol laut, yang pertama kali terlintas dalam benak saya adalah jalan tol yang menghubungkan antar pulau di indonesia yang melintasi lautan. Semacam jembatan Suramadu itu. Ok, itu pemikiran sederhana saya karena keterbatasan pengetahuan saya tentang hal tersebut. Dan ternyata menurut Laksamana Muda TNI ( Purn ) Ishak Latuconsina ( dalam pernyataannya di Republika ) penggunaan istilah Tol Laut oleh Jokowi adalah salah kaprah. Dan tidak ada istilah Tol di Laut.
Baca pernyataan beliau di sini .
Dan kemudian saya mencari referensi dari internet lain ,dan bertanya kepada atasan saya di kantor. Kebetulan saya juga sering sharing tentang politik dengan beliau. Mungkin maksud Jokowi adalah jalur kapal yang menghubungkan pulau satu dengan lainnya, dan untuk pelabuhan - pelabuhan di tempat yang strategis. Ternyata konsepnya sama dengan pemikiran sederhana saya di awal tadi.
Setelah tahu maksud dari tol laut itu, muncul lagi pertanyaan yang menggelitik.
"Bukannya selama ini itu sudah ada, kalau belum selama ini kapal2 besar lewat mana ?" hahaha. Saya sendiri tertawa dengan pertanyaan yang muncul dari dalam diri saya. Selama ini bukankah itu sudah dirintis oleh Pelni ?"
Teman - teman pasti sudah bisa menjawab.
2. KIP ( Kartu Indonesia Pintar )
KIP sendiri merupakan pengembangan dari program Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI yaitu KJP ( Kartu Jakarta Pintar ). Ketika debat capres kemarin, kartu ini menjadi senjata andalan untuk melawan jokowi. Ok sekarang kita tengok kondisi di lapangan atau tepatnya di DKI. Dimana dalam pelaksanaan di lapangan, program KJP sangat amburadul dan tidak karuan karena system yang tidak dipersiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program ini salah menyasar, dan sample yang tidak dapat dikonfirmasi serta permasalahan lainnya. Jadi sangatlah menggelikan ketika di sesi debat kemarin ketika ditanya oleh moderator mengenai cara menanggulangi kemiskinan Jokowi menjawab "Gampang, bangun systemnya", ditanya meningkatkan perekonomian Jokowi menjawab "Gampang, bangun systemnya". Seolah - olah beliau sudah berhasil membangun system untuk membenahi DKI. Dan sekali lagi terkesan menggampangkan dan menyederhanakan permasalahan kompleks dengan kata.
Baca artikelnya di sini.
Dan sekali lagi, bukankah program pendidikan wajib 12 tahun dan program pendidikan gratis sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak lama ? Meski dengan konsep yang berbeda namun subtansinya tetap sama. Hanya mengganti dalam bentuk sebuah kartu.
3. KIS ( Kartu Indonesia Sehat )
Sama halnya dengan KIP, KIS ini juga merupakan pengembangan dari KJS ( Kartu Jakarta Sehat ). Dan dalam debat kemarin pun kartu ini juga menjadi senjata untuk menghumbar "Seolah - olah" Jokowi sudah berhasil menjadikan DKI lebih baik. Meski kenyataan di lapangan sangatlah berbalik dengan apa yang ingin dicitrakan kepada masyarakat. Sekali lagi, tidak jauh berbeda dengan KJP, KJS in pun dalam pelaksanaannya sangat amburadul. Hanya dengan menunjukkan KTP DKI saja sudah dapat berobat di puskesmas dan rumah sakit yang melayani KJS. Dan akibatnya, karena membeludaknya masyarakat yang ke puskesmas atau pun RS ( Meski sebenarnya hanya sakit sepele dan tidak perlu ke rumah sakit ) Anggaran APBD terbebani hingga defisit. Belum lagi, pembayaran dengan system "Reimburst" dari RS atau puskesmas ke pemprov DKI, sedangkan dana tersebut tidak ada dalam anggaran APBD, karena APBD yang digunakan masih APBD yang dibuat ketika Foke menjabat sebagai gubernur DKI. Akibatnya, you know lah... =D
Setelah ke-amburadulan tersebut tidak dapat ditanggulangi jokowi, maka kementrian kesehatan turun tangan dengan membentuk sytstem INA-CBG yang merupakan cikal bakal dibentuknya BPJS sekarang ini ( Sebelumnya lebih dikenal JAMSOSTEK ).
Dan Jokowi memiliki program KIS, jika dengan sisyem jokowi yang amburadul mana mungkin bisa diterapkan. Kalau menggunakan system yang dicanangkan oleh kementrian kesehatan bukannya sama saja ? Hanya mengganti nama dari BPJS menjadi KIS. Tentunya dalam bentuk kartu ya.
Pada intinya, program2 Jokowi di atas adalah pengulangan belaka. Transporatasi Tol Laut yang sudah dirintis oleh Pelni, KIP yang tidak berbeda dengan program pendidikan gratis pemerintahan SBY, KIS yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah pula.
Demikian ulasan singkat dari saya, semoga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Dan jika paparan saya ada yang kurang tepat mohon koreksinya.
CMIIW ( Correct Me If I'm Wrong )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar